Isu-isu lain yang berkembang setelah ditetapkannya susunan menteri itu antara lain anggapan bahwa pembentukan kabinet lebih didasarkan pada politik balas budi SBY kepada pendukungnya.Hal ini kata beberapa pengamat terlihat dari banyaknya pos Menteri yang ditempati oleh orang-orang dekat SBY. Anggapan lain adalah bahwa sususan kabinet ini merupakan kesepakatan antara partai-partai politik pendukung SBY. Hal ini terlihat bahwa banyak mayoritas pos-pos Menteri ditempati oleh orang parpol, bukan orang dari kalangan profesional. Bahkan tidak sedikit yang menganggap sebagian Menteri terpilih tidak layak memegang posisi sebagai seorang Menteri karena tidak mempunyai background yang mumpuni di bidangnya. Bahkan, isu yang sedang hangat adalah penunjukan Menteri Kesehatan yang dicurigai atas desakan pihak asing. Seperti kita ketahui bahwa Menkes yang terpilih sekarang sangat dekat dengan AS dan diisukan menjual sample virus flu burung kepada pihak NAMRU 2 yang merupakan pusat penelitian WHO yang ada di Indonesia, meskipun sang Menkes baru telah berulang-ulang mengklarifikasi hal tersebut.

Mau tidak mau, kita tetap harus menerima keputusan Presiden sebagai empunya hak prerogatif dalam menunjuk Menteri sebagai pembantunya. Semoga saja, kritikan serta saran yang selama ini disuarakan oleh masyaratak Indonesia telah dijadikan masukan oleh pak SBY dalam menyusun kabinetnya kali ini.

Berikut daftar Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014:

MENTERI KOORDINATOR

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Lakson
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

MENTERI DEPARTEMEN

1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan : Mari Elka Pangestu
9. Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring

MENTERI NEGARA

1. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
2. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
3. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana
8. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

Gambar:

http://pemilu.okezone.com

Bayangkan, membaca saja dia tidak lulus. Nama seorang figur terkenal saja tidak bisa dieja dengan baik. Kalau nama saya salah eja mungkin gpp karena nama saya memang sulit dieja dan sayapun bukan orang setenar Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (bacanya doktor ya pak Kiemas, bukan dokter. Dokter itu “d” nya huruf kecil). Yang lebih membuat malu adalah kesalahan pengucapan nama undangan dari negara sahabat. Gila benar nih orang PDIP.

Kalau alasan grogi saya pikir sungguh tidak masuk akal. Berarti tidak punya track record yang bagus dalam menjalankan pertemuan penting. Ahh, ke laut sajalah kau pak..!!!

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu disorot dari pelaksanaan pemilihan kali  ini, yang salah satunya adalah hak memilih dan tidak memilih alias golput. Saat ini golput menjadi fenomena yang paling banyak dibahas dan dianggap sebagai masalah yang serius, sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram untuk golput. Tapi apa mau dikata, golput tetap ada dimana-mana. Toh memilih merupakan hak. Jika dipaksa memilih berarti bukan hak lagi donk.

Sebenarnya apa sih alasan mereka yang golput tidak mau menggunakan hak mereka untuk memilih? Beragam memang alasannya. Tapi sejauh yang saya amati, alasan yang paling utama adalah ketidakpercayaan terhadap yang dipilih. Mereka beranggapan calon legislatif kali ini tidak layak dipilih. Ketidaklayakan itu antara lain karena kredibilitas yang masih dipertanyakan, lebih suka menggumbar janji , sama seperti calon legislator di pemilu sebelumnya, menjalankan politik kotor, dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir sih untuk apa kita memilih mereka yang seperti itu. Bukankah sama saja memberikan kepercayaan pada orang yang salah. Lah, apakah tidak ada satu orang dari sekian puluh orang yang layak dipilih? Kalau di Medan mungkin ada, tapi sayangnya di daerah A, daerah B, tidak ada sama sekali. Tentu tidak ada donk yang dipilih. Goolput pun akhirnya menjadi alternatif yang paling optimal.

Setiap orang diberikan hak untuk memilih. Yang namanya hak itu boleh digunakan dan boleh tidak dipakai. Namun, ada satu hal yang membuat hak memilih pada pemilu sedikit berbeda dengan hak untuk sekolah, hak untuk makan, dan hak untuk menulis. Bagi saya hak memilih pada pemilu mengandung sebuah responsibility (tanggung jawab). Tanggung jawab untuk menentukan arah bangsa Indonesia ini kedepannya. Mari kita pikirkan dampak dari keputusan yang kita buat. Jika kita memilih golput, kita harus memikirkan hal positif yang akan kita dapat. Mungkin kita tidak akan memberikan kesempatan pada politikus kotor untuk duduk di kursi DPR yang empuk. Mungkin kita bisa memanfaatkan waktu untuk berbagi amal dari pada memilih caleg yang tidak jelas makna perjuangannya. Mungkin kita tidak akan merasa terbebani dengan kondisi kedepan karena kita tidak terlibat didalamnya…mungkin. Semua mengandung probabilitas. Sekarang mari kita lihat kemungkinan lain untuk hal yang mungkin bisa dibilang negatif. Jika ternyata orang yang pro politikus kotor akhirnya menggunakan hak mereka sehingga caleg yang mereka usung akhirnya menang, sedangkan caleg yang bisa saja lebih bersih dari caleg kotor tersebut tidak terpilih karena kekurangan 1 suara saja. Bayangkan jika saya dan Anda menggunakan hak untuk memilih caleg yang lebih bersih tersebut, bukankah caleg kotor tersebut tidak akan terpilih. Sayang, kita golput. Jika negara ini jadi rusak karena caleg kotor tersebut, bagaimana kita? Kita tidak peduli karena bukan kita yang memilih. Ahh..seriuslah bung! Atau kita menuntut? Salah siapa kita tidak memilih caleg yang lebih bersih?

Sekarang mari kita pikirkan dampak keputusan jika kita menggunakan hak memilih caleg. Jika ternyata caleg yang kita pilih adalah caleg kotor sehingga merusak bangsa ini? Apakah kita merasa berdosa telah memilihnya? Hmm, mungkin. Tapi tidakkah kita akan lebih pantas meminta pertanggungjawabannya? Bukankah kita akan terus tergerak untuk mengkontrol kinerjanya karena kita yang memilih?

Intinya, kita tidak bisa menunggu sampai semua malaikat yang menjadi politikus di negara Indonesia ini. Lantas bagaimana menghadapi kondisi yang tidak ideal seperti ini? Yang pasti menghindar kemudian menjadi golput bukan pilihan yang cerdas menurut saya. Ibarat memakan durian dari sebuah karung. Kita tidak tahu apakah buahnya bakal bagus semua. Tapi apakah kita membuang semuanya karena takut menemukan buah durian yang busuk? Pilihan yang berat memang jika harus memilih sesuatu yang menurut kita tidak ada yang terbaik. Apalagi kalau dihantui dengan memilih caleg yang terkotor diantara yang kotor. Mari kita berpikir positif. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hak memilih yang diberikan negara kepada kita adalah hak yang mengandung sebuah tanggungjawab. Disinilah peran aktif kita setelah memilih caleg lebih dituntut, bukan tidur tenang setelah mencelupkan jari pada botol tinta pemilu. Kita harus lebih memperhatikan kinerja legislator yang kita pilih agar kebusukannya tidak merusak bangsa ini. Bagaimanapun dia mungkin memiliki hal positif yang bisa membangun bangsa ini. Semoga saja. Supaya setelah memilih kita tidak hanya diam saja. Kalau diam saja, caleg yang tadinya putihpun mungkin bakal tergoda dengan kenikmatan dunia. Tugas kita cukup mengawasi agar tetap pada jalurnya. Mari, kita pertanggungjawabkan hak yang telah kita peroleh.