Ada Apa Dengan Papua (AADP)?

Sejak dulu, di banyak kesempatan makan dengan teman, saya sering menegur mereka yang menyisakan makanan di piringnya.

Asmat. Selama ini jika mendengar kata Asmat yang saya ingat adalah ornamen, ukiran, patung, motif Batik Papua. Sayangnya sekarang gambaran itu bertambah dengan peristiwa pilu berupa bencana gizi buruk dan campak yang beberapa hari yang lalu viral diberitakan di media televisi dan online bahkan menjadi headline di CNN, Kompas, dll.

Saya yakin saya tidak sendirian yang kaget dan sedih atas peristiwa ini. Saya pikir di saat bocah zaman now sudah tahu membuat boomerang pada Instagram, berita gizi buruk sudah menjadi cerita pada buku sejarah sekolah di Indonesia.

Dibalik kecintaan Presiden Jokowi pada Papua yang sering beliau tunjukkan dengan mempromosikan Raja Ampat dan kebijakan BBM satu harga, ada yang luput yang justru menjadi hal paling mendasar untuk hidup, yaitu gizi makanan dan kesehatan.

Bukankah program Nawa Cita yang salah satunya mengandung konsep desentralisasi, ditambah dengan revolusi mental dan slogan kerja, kerja, kerja, harusnya bisa meniadakan bencana gizi buruk di 3 tahun kabinetnya? Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo percaya diri menulis di sebuah buku bahwa Nawa Cita adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Lantas kenapa bencana gizi buruk masih terjadi di Papua? Adakah yang salah di Papua?

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PAPUA

Pernah suatu ketika seorang sahabat berpendapat bahwa yang harus dibangun terlebih dahulu di Papua adalah manusianya, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bisa jadi karena banyak orang menganggap SDM di Papua masih tertinggal secara kualitas. Presiden Jokowi pernah sampai berbicara khusus untuk menjawab kritikan segelintir orang yang mengatakan bahwa harusnya perekonomian Papua dibenahi terlebih dahulu baru pembangunan infrastuktur (jalan, bandara, pelabuhan). Ini memang tidak akan selesai-selesai diperdebatkan. Mana dulu telur atau ayam?

Membuat keduanya (pembangunan infrastuktur dan peningkatan perekonomian) beringinan pada mulanya bukanlah perkara mudah. Harus ada yang diprioritaskan. Saya yakin pilihan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur bukan kebijakan yang turun dari langit berupa wangsit atau mimpi tengah malam. Kajian mendalam pasti sudah dilakukan. Sebagai contoh, daerah pinggiran Jembatan Suramadu di bagian Pulau Madura sangat cepat berkembang justru karena pembangunan jembatan itu sendiri. Pembangunan jalan yang masif di Sorong tempat saya bertugas sekarang pun membuat semakin banyak pusat perdagangan dan keramaian. Saya ibaratkan pembangunan itu adalah gula dan pelaku pasar atau ekonomi itu semut. Itulah sebabnya saya pun mendukung kebijakan pembangunan infrastuktur oleh Jokowi di Papua. Pemerintah dalam hal ini mengalah tanpa menunggu semut dulu ramai baru diberi gula. Pembangunan infrastuktur itulah yang bisa diintervensi oleh pemerintah untuk menarik minat pelaku pasar termasuk investor, bukan sebaliknya mengintervensi dan memaksa pelaku pasar. Pelaku pasar ingin kepastian supply chain tidak terputus karena masalah transportasi, daya beli masyarakat tidak turun karena tingginya HPP, dan sebagainya.

Memang dampaknya tidak akan cepat terasa. Luas Pulau Papua itu sebesar 319.036 Km (3x Pulau Jawa). Kondisi geografisnya berbeda dengan Sumatera dan Jawa (banyak dipenuhi bukit dengan hutan belantara). Pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan yang masif dilakukan pun pada dasarnya untuk bisa menjangkau daerah pedalaman termasuk Kabupaten Asmat. Asmat paling mudah dijangkau melalui Timika (Ibukota Kab. Mimika), kota yang sudah lebih dahulu merasakan kemudahan akses fasilitas umum. Itupun harus dengan pesawat perintis, kapal laut, atau boat. Walau demikian, keterbatasan tersebut harusnya tidak menjadi kendala untuk lembaga sekelas Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, sudah banyak LSM atau pegiat sosial serta pegiat agama yang sudah melakukan misi kemanusian disana dengan keterbatasan mereka sendiri. Bukankah kementerian-kementerian tadi punya sumber daya yang jauh lebih besar sehingga bisa bergerak beriringan dengan kebijakan pembangunan infrastuktur dari Nawa Cita? Semoga pergantian Menteri Sosial yang baru saja dilakukan Jokowi tgl 17 Januari 2018 bisa menghentikan dampak politik (pilkada Jatim) terhadap masyarakat. 

Menurut saya, ada 3 hal yang membuat masalah kesehatan dan pendidikan di Papua khususnya Asmat sulit diselesaikan:

1. Persebaran tenaga pendidikan dan kesehatan yang memang belum merata

Berdasarkan data statistik yang dirilis Kementerian Kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di Kab. Asmat sebanyak 418. Dilihat dari angka, jumlah tersebut berada pada posisi 12 diantara 29 kabupaten dan kota di Propinsi Papua. Sementara rasio terhadap jumlah penduduk pun tidak terlalu jauh beda dengan Kota Jayapura dan Kab. Mimika dimana 1 orang tenaga kesehatan bisa melayani 225 penduduk. Namun, jika dibandingkan dengan luas wilayah, tingkat persebarannya sekitar 70.95 Km2/org yang artinya, setiap 1 orang tenaga kesehatan harus melayani area seluas 70.95 Km2. Sementara jika dibandingkan dengan Kota Jayapura hanya 0.48 Km2/org. Sangat timpang.

Rasio Jumlah dan Persebaran Tenaga Kesehatan di Papua

Begitu pula jika melihat data statistik pendidikan di Papua dan Papua Barat. Kita ambil data Sekolah Dasar yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ajaran 2016/2017. Jumlah SD di Papua dan Papua Barat adalah sebanyak 2.236 sekolah dan 966 sekolah. Jika dibandingkan dengan Aceh yang merupakan Propinsi paling ujung bagian Barat serta dengan Ibukota DKI Jakarta,  rasio jumlah sekolah terhadap wilayah maupun rasio jumlah guru terhadap sekolah sangat jauh berbeda.

Rasio Jumlah Sekolah dan Guru

Mendapatkan pelayan masyarakat seperti guru maupun tenaga kesehatan yang tidak menunggu hasil pembangunan infrastuktur selesai dahulu atau mengharapkan di Asmat ada XXI baru mau melayani tidaklah mudah. Mereka juga butuh hidup, makan, bergaya, bersosial, dan lain-lain. LSM yang datang ke Papua saya yakin karena panggilan hidup. Namun demikian, saya harap semua itu tidak menjadi kesulitan yang berat bagi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Pembangunan infrastuktur tidak bisa cepat

Membangun jembatan kecil diatas selokan kecil di Sorong saya lihat sering memakan waktu yang lama. Ntah karena susah mendapatkan tukang yang handal atau memang karena tukangnya malas. Tapi bisa jadi karena masalah transportasi juga. Alat dan bahan bangunan hampir semua didatangkan dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar.

C. Uang

Ada apa dengan uang? Tahun 2017, Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otonomi khusus sebesar Rp. 8.2 T. Dari nilai tersebut, sebesar 45% dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan.

Infografik Alokasi Dana Otsus Papua (Sumber: Kompas, 17/1/18)

Kira-kira cukupkah uang sebesar itu untuk meningkatkan gizi dan pendidikan masyarakat Papua dan Papua Barat? Sayangnya, uang sebanyak itu tidak dikelola dengan baik. Saya berharap pemerintah bersama KPK lebih intens menginvestigasi penggunaan dana otsus tersebut secara langsung di lapangan. Bukan bermaksud menuduh. Namun alangkah baiknya dilakukan lebih sering untuk melihat apakah ada ketidaktepatan dalam penggunaan dana otsus karena kurang paham cara mengelolanya. Saya khawatir keengganan untuk lebih sering melakukan investigasi terjadi karena takut kena Malaria atau ditembak kelompok separatis. Pada Triwulan III 2017, tercatat ada Rp 428,74 M uang kartal di Papua Barat yang keluar dari BI. Bahkan di Triwulan II tercatat ada Rp. 574,88 M (Sumber: Modul Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat 2017 oleh Bank Indonesia). Ini jadi bukti bahwa penggunaan uang kartal (tunai) di daerah Indonesia Timur ini masih sangat tinggi dan tentunya rentan untuk disalahgunakan.

Masih banyak diluar sana yang sulit untuk mendapatkan makanan. Itulah kenapa kita tidak seharusnya membuang makanan seenaknya. Jika tidak sanggup makan banyak, ambil atau pesanlah sesuai kebutuhan, bukan sesuai selera.

 Sumber gambar: Kompas | bintang.com | bps.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] kaskus emoticons nartzco